Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi PT Wirakarya Sakti yang aktif dalam penanganan karhutla. Sinergi lintas sektor penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Majelis Hakim PN Sidoarjo menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Susiani karena mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin. Ia lantas divonis 8 bulan bui.
DPRD Jambi mendesak transparansi dari Kementerian Kehutanan terkait perusahaan yang diperiksa dalam kasus karhutla. Penanganan hukum harus jelas dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto meminta data perusahaan terkait kebakaran hutan. Ia menyoroti dugaan pembakaran sengaja dan meminta tindakan tegas terhadap pelanggar.
Polda Kaltara menyelidiki dugaan karhutla di Desa Mangkupadi. Penyidik akan memanggil warga dan perusahaan untuk klarifikasi serta memetakan lokasi terdampak.