DPR RI sahkan RUU Perubahan Keempat UU BUMN. UU ini mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN dan larangan rangkap jabatan bagi menteri.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan upaya menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) harus menjadi kepedulian semua pihak.
DPR menggelar paripurna mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Rapat dihadiri 293 anggota dan membahas kewarganegaraan sembilan atlet.
KPK merekomendasikan capres dari kaderisasi parpol untuk mencegah korupsi. Respons beragam dari parpol, menekankan pentingnya demokrasi dan keterbukaan.
Komnas Perempuan meminta negara hadir melindungi PMI baik berstatus legal ataupun ilegal. Pemerintah memastikan perlindungan penuh lewat Revisi UU PPMI.
Pakar siber menilai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta perubahan UU Pelindungan Data Pribadi penting untuk perlindungan data dan pertahanan siber Indonesia.