Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengkritik Presiden Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak di Pemilu.
Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan presiden boleh melakukan kampanye dan memihak, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan dirinya netral di Pemilu 2024.