Menteri Hukum Supratman akan bertemu pimpinan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pembahasan ini penting untuk menentukan inisiatif pemerintah atau DPR.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkapkan usulan agar BP Haji menjadi kementerian khusus mengurusi haji dan umrah agar tidak membebani Kementerian Agama.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, ungkap penolakan RUU Provinsi Bali oleh pemerintah dan DPR karena faktor keuangan. Kini, UU tersebut telah disahkan.