Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor sedang menyusun perda untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik rentenir, pinjaman online, hingga koperasi liar.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Hendro Susanto menyebut Kadis PUPR Bambang Pardede semestinya sudah dicopot dari tahun lalu, mengingat kinerja yang buruk.