detikNews Anies Baswedan Bicara Revisi UU TNI, Apa Katanya? Anies Baswedan menyebut revisi UU TNI yang baru disahkan menimbulkan banyak pertanyaan. Minggu, 23 Mar 2025 10:14 WIB
detikNews Babak Baru UU TNI Kini Digugat ke MK UU TNI memasuki babak baru. UU yang baru saja disahkan oleh DPR RI tersebut kini digugat oleh sekelompok orang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Minggu, 23 Mar 2025 09:12 WIB
detikNews Aria Bima Jelaskan Kodifikasi UU Paket Pemilu: Isu Pilpres-Parpol Jadi Satu Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima berbicara soal usulan kodifikasi Undang-Undang Paket Pemilu yang telah disepakati di paripurna DPR. Rabu, 16 Jul 2025 17:28 WIB
detikNews Mendagri Ungkap 300 BUMD Rugi Rp 5,5 T, Mau Perbaiki Lewat UU Baru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 300 badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengalami kerugian. Rabu, 16 Jul 2025 15:47 WIB
detikSumut Sekelompok Orang Gugat UU TNI yang Baru Disahkan ke MK Sekelompok orang menggugat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan DPR RI. Sabtu, 22 Mar 2025 18:31 WIB
detikBali Picu Gelombang Penolakan, UU TNI Digugat ke MK! Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang baru disahkan DPR RI itu menuai gelombang penolakan. Sabtu, 22 Mar 2025 17:25 WIB
detikSumbagsel Baru Disahkan, Kini UU TNI Digugat ke MK Sekelompok orang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025). Sabtu, 22 Mar 2025 16:44 WIB
detikNews UU TNI Belum Diunggah di Situs DPR, Ini Alasannya Komisi I DPR RI menjelaskan alasan belum diunggahnya draf UU TNI yang telah disahkan. UU TNI akan diunggah setelah diundangkan oleh pemerintah. Sabtu, 22 Mar 2025 16:36 WIB
detikNews UU TNI Langsung Digugat ke MK Usai Disahkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digugat ke MK oleh sekelompok orang setelah disahkan DPR RI. Sabtu, 22 Mar 2025 15:05 WIB
detikKalimantan 14 Kementerian/Lembaga yang Bisa Diisi Militer Berdasarkan UU TNI DPR sahkan Revisi UU TNI, memungkinkan militer menduduki jabatan sipil di 14 kementerian. Penolakan muncul karena kekhawatiran dwifungsi TNI. Sabtu, 22 Mar 2025 11:00 WIB