Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap pembicaraan dengan wapres terpilih gibran Rakabuming saat memantau proses gladi bersih pelantikan Presiden dan Wapres RI.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan putusan MK itu perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara terkait tantangan anggota DPR-DPD RI terpilih 2024. Puan meminta agar anggota legislatif mengawal pemerintahan baru.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memilih pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil dismissal MK pada 20 Februari 2025.
"Keputusan MK ini tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi menimbulkan ketidakpastian terhadap demokrasi serta membingungkan publik," kata Nurdin Halid.
Bambang Soesatyo menegaskan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Keputusan ini memberikan kepastian hukum dan menghormati jasa Soeharto.