Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.
Dalam pidato pembukaan Muskernas AMPHURI di Yogyakarta Minggu (20/7/2025) Gus Irfan menyebut selama ini banyak kartel bermain dalam penyelenggaraan haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar mengatakan, BP Haji saat ini sedang butuh banyak pegawai dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
BP Haji membuka lowongan kerja untuk persiapan ibadah haji 2026. Proses rekrutmen akan inklusif, mengedepankan profesionalisme dan representasi perempuan.
Ketua MUI, Prof. KH. Asrorun Ni'am, ucapkan selamat kepada Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. MUI dukung penyelenggaraan ibadah haji yang profesional.