Penghuni dan pemilik rumah susun menolak adanya pengenaan PPN pada IPL. Mereka melakukan berbagai upaya untuk melayangkan protes akan kebijakan tersebut.
Kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan ditindaklanjuti. Sejumlah jajaran dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi pekan ini.
Menko Hadi menjelaskan data NPWP tidak dalam cakupan di PDNS 2 Surabaya. Dia menduga data-data itu diperoleh dari sejumlah lembaga di tingkat kota/kabupaten.