detikEdu Ketika Sri Mulyani Menitikkan Air Mata Kenang Mar'ie Muhammad Menteri Keuangan Sri Mulyani bagikan kenangannya tentang Ma'rie Muhammad. Begini ceritanya. Kamis, 06 Feb 2025 19:00 WIB
detikNews KPK: Hasto Sempat Melawan Saat Ponselnya Disita Penyidik KPK mengungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat melawan saat ponselnya hendak disita terkait kasus suap Harun Masiku. Kamis, 06 Feb 2025 18:31 WIB
detikFinance Sri Mulyani Ungkap Lahirnya Julukan Mr Clean Mar'ie Muhammad Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkap awal mula pendahulunya, Almarhum Mar'ie Muhammad mendapat sebagai Mr Clean. Kamis, 06 Feb 2025 18:30 WIB
detikJabar Akal Bulus Bendahara Gelapkan Uang Dana Desa Rp 327 Juta untuk Judol Bendahara Desa Pageralam dijatuhi hukuman penjara setelah menggelapkan dana desa Rp 327 juta untuk judi online dan membayar utang. Kamis, 06 Feb 2025 18:00 WIB
detikFinance Sri Mulyani Ungkap Awal Mula Pertemuan dengan Mr Clean Mar'ie Muhammad Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mengenang sosok pendahulunya Almarhum Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan ke-19 yang menjabat pada era Presiden Soeharto. Kamis, 06 Feb 2025 17:19 WIB
detikNews Dana CSR Mengalir Jauh ke DPR Kasus korupsi dana dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) mengalir jauh sampai DPR. Kamis, 06 Feb 2025 16:00 WIB
detikNews KPK Sampaikan Keberatan Perubahan Petitum Permohonan Praperadilan Hasto KPK menyatakan keberatan atas dua kali perubahan petitum permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kamis, 06 Feb 2025 15:12 WIB
detikNews KPK Minta PN Jaksel Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto Tim Biro Hukum KPK meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kamis, 06 Feb 2025 13:52 WIB
detikNews Polda Metro Kerahkan 3 Ribu Personel Amankan Demo di 17 Titik Hari Ini Polda Metro Jaya mencatat ada 17 titik demo di Jakarta hari ini. Ribuan personel disebar untuk melakukan pengamanan. Kamis, 06 Feb 2025 12:26 WIB
detikJogja PSHK UII Kritik Kewenangan Tambahan DPR Evaluasi Pejabat: Abuse of Power DPR RI setujui revisi Peraturan Nomor 1 Tahun 2020, menambah kewenangan evaluasi pejabat negara. Peneliti menilai ini berpotensi abuse of power. Kamis, 06 Feb 2025 11:40 WIB