Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mengambil sikap tegas usai kasus dugaan perundungan terjadi di salah satu sekolah dasar (SD) swasta.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Senin (18/3). Termuat dalam Pasal 10 ayat 2, dalam DIM pemerintah di nomor 74.