Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. MAKI menyebut PK tak ada mengurangi hukuman.
Kejagung RI menyiapkan langkah soal majelis hakim yang tidak mengabulkan tuntutan JPU terkait pencabutan izin profesi pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
"Sudah benar kebijakan rotasi itu. Kami dukung sepenuhnya, karena pasti akan mempersempit ruang gerak oknum yang menyalahgunakan jabatan," kata Habiburokhman.