Partai NasDem usulkan Wapres Gibran berkantor di IKN untuk optimalisasi pembangunan. Namun, Menkeu Prasetyo menegaskan tidak ada rencana tersebut saat ini.
Ibu Kota Nusantara memulai pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif dengan anggaran Rp 11,6 triliun. Proyek ini masuk dalam Tahap II pembangunan IKN.