Meskipun memiliki banyak keuntungan, petahana sering kalah karena masyarakat Jakarta lebih memilih pemimpin yang mampu melayani dan beradaptasi dengan harapan.
Bawaslu Sumsel menerima 11 laporan pelanggaran Pilkada. Tiga di antaranya merupakan laporan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, sisanya pemilihan di daerah
Pemkot Medan menganggarkan sebesar Rp 143,6 miliar untuk pengelolaan bus listrik di Medan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Medan tahun 2025.
Pindah memilih dilakukan apabila pemilih Pilkada 2024 yang terdaftar di DPT, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat terdaftar karena suatu alasan.