Presiden Prabowo perketat izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) untuk kementerian dan lembaga. Kebijakan baru ini bertujuan efisiensi dan penghematan.
Tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Tanah Air. Dinamika Pemilu 2024, persaingan tiga paslon, hingga dilantiknya Prabowo-Gibran mengisi perjalanan tahun 2024.
Surat edaran tersebut diterbitkan atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024 lalu.
Gelombang penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 semakin meluas. Masyarakat menuntut pembatalan kebijakan ini melalui unjuk rasa dan petisi.