Wakil Kepala BPH RI, Dahnil Anzar, enggan mengomentari posisinya di Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini diatur dalam RUU terbaru.
Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.
Dalam pidato pembukaan Muskernas AMPHURI di Yogyakarta Minggu (20/7/2025) Gus Irfan menyebut selama ini banyak kartel bermain dalam penyelenggaraan haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar mengatakan, BP Haji saat ini sedang butuh banyak pegawai dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.