Sistem antrean haji akan diubah sesuai undang-undang. Dampaknya, akan ada gelombang protes karena beberapa daerah mengalami penambahan dan pengurangan kuota.
DPR dan Pemerintah setujui Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian lewat revisi UU haji dan umrah. Wekil Kepada BP Haji siap jalankan perintah UU.
Kementerian Haji dan Umrah melantik sejumlah pejabat eselon I. Salah satu yang dilantik ialah eks Penyelidik Utama KPK yang dijuluki raja OTT, Harun Al Rasyid.