detikFinance Pemerintah Awasi Lahan 100 Ribu Ha, Kalau Terlantar Diambil Negara Nusron menjelaskan bahwa proses penetapan tanah terlantar memerlukan waktu yang panjang. Rabu, 06 Agu 2025 16:02 WIB
detikJatim Ini Motif Keji Kakak di Malang Paksa Adik Kandung Pakai Sabu Seorang kakak di Malang memaksa adik mengonsumsi sabu. Polisi mengungkapkan motif pelaku lantaran dendam dengan orang tuanya. Senin, 27 Okt 2025 20:45 WIB
detikInet Serangan Ransomware Paksa Perusahaan di Jepang Balik Pakai Mesin Faks Serangan siber parah dan merusak yang menyasar perusahaan bir Jepang Asahi pekan ini, mengacaukan operasional perusahaan. Senin, 06 Okt 2025 17:50 WIB
detikNews Rel Stasiun Tenjo Terendam Air, KAI Rekayasa Perjalanan KRL Green Line KAI Commuter menyebut rel di Stasiun Tenjo, Bogor, Jawa Barat, terendam air usai hujan deras. KAI Commuter pun melakukan rekayasa operasi. 10 jam yang lalu
detikNews Mantan Istri Bantah Tutup Akses Usai Anaknya Direbut Paksa Eks Suami di Jakut Pria di Kelapa Gading, JE, merebut paksa anaknya dari mantan istri, Dessy. Dessy menjelaskan duduk perkara persoalan dirinya dan mantan suaminya itu. Selasa, 06 Jan 2026 08:12 WIB
detikKalimantan Imbauan BPN Tarakan soal Tanah Telantar Bakal Diambil Negara Pemilik tanah wajib memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya agar tidak dianggap telantar. BPN Tarakan juga mengimbau agar tanah diperhatikan batasnya. Rabu, 16 Jul 2025 14:30 WIB
detikBali Ingat! Tanah Telantar 2 Tahun Ternyata Bisa Diambil Negara Pemilik tanah jangan membiarkan aset miliknya terbengkalai. Sebab apabila telantar selama dua tahun, aset tersebut bisa diambil alih oleh negara. Rabu, 16 Jul 2025 14:35 WIB
detikProperti Siap-siap! Tanah Telantar 2 Tahun Bakal Diambil Negara Pemilik harus mengelola tanahnya dan jangan sampai telantar. Tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berpotensi menjadi diambil alih negara. Rabu, 16 Jul 2025 13:44 WIB
detikFinance Tak Bayar Pajak, Tanah dan Bangunan Rp 4,4 Miliar Disikat Bea Cukai Bea Cukai Tanjung Emas sita 5 bidang tanah senilai Rp 4,4 M dari penunggak pajak. Tindakan ini untuk menegakkan kepatuhan dan pemulihan hak negara. Selasa, 28 Apr 2026 12:23 WIB
detikNews KPK Lakukan Upaya Paksa jika Rektor USU Mangkir Panggilan Lagi KPK bakal panggil paksa Rektor USU Muryanto Amin jika tak kooperatif lagi dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek jalan di Sumut. Rabu, 01 Okt 2025 19:40 WIB