Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mitra Komisi II.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pemerintah sedang mempelajari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah setelah RUU disahkan DPR. Keputusan presiden menyusul.
Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan digantikan oleh lembaga baru. BPK juga akan bisa audit BUMN.