detikNews

Rektor Unsoed: Mari Rawat Demokrasi, Tak Boleh Paksa Pendapat Orang Lain

Akhmad menyampaikan setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat.

Jumat, 02 Feb 2024 21:22 WIB

detikFinance

MK Tolak Uji Materiil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Ini Respons Anies

Pemisahan DJP dengan Kemenkeu menjadi salah satu program yang masuk ke dalam visi-misi Anies dan Muhaimin.

Jumat, 02 Feb 2024 19:45 WIB

detikEdu

JPPI Sebut Visi Para Capres Tak Jawab 3 Masalah Pendidikan Ini

JPPI menyebut gagasan dari para capres belum menjawab tiga masalah utama pendidikan di Indonesia saat ini. Begini pernyataan selengkapnya.

Jumat, 02 Feb 2024 16:00 WIB

detikSulsel

Guru Besar Unhas Bikin Petisi Ingatkan Jokowi Tetap di Koridor Demokrasi

Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kabinet untuk tetap pada koridor demokrasi.

Jumat, 02 Feb 2024 14:42 WIB

detikSumut

Sejarah Pemilu di Indonesia, Mulai 1955 Hingga 2024

Berikut ulasan sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari tahun 1955 hingga 2024. Simak selengkapnya!

Kamis, 01 Feb 2024 23:37 WIB

detikNews

Advokat Gugat ke MK Minta Cuti Kampanye Presiden Diumumkan ke Publik

Menurut penggugat, bila tidak diumumkan cuti, tindakan presiden dikhawatirkan bisa mempengaruhi pemilih.

Kamis, 01 Feb 2024 11:21 WIB

detikFinance

MK Tolak Uji Materiil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu!

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil atau judicial review pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kamis, 01 Feb 2024 10:30 WIB

detikNews

MK Tolak Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan

MK menyatakan pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi kewenangan DPR.

Kamis, 01 Feb 2024 10:00 WIB

detikNews

Waka MPR Dorong Pengelolaan Lahan Basah untuk Pelestarian Lingkungan

Lestari Moerdijat menyebut kolaborasi lintas bidang dalam kebijakan dan keterlibatan masyarakat harus diwujudkan untuk mengoptimalkan potensi lahan basah.

Rabu, 31 Jan 2024 19:55 WIB

detikNews

RUU DKJ dan Insinuasi Mematikan Demokrasi

Negara janganlah sampai mengabaikan hak penduduk Jakarta yang berjumlah sekitar 10.562.088 orang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin daerahnya.

Rabu, 31 Jan 2024 15:10 WIB