DPRD Tapteng soroti penggunaan anggaran Rp 3 miliar untuk HUT, sementara beasiswa mahasiswa sempat dihentikan. Hal ini dinilai pemborosan di tengah efisiensi.
Polemik pembatalan ijazah alumni UKB Palembang berlanjut. RDP dengan DPRD Sumsel belum temukan solusi, rekomendasi ke DPR RI diberikan untuk penyelesaian.
Salah satu alasan DPRD Palopo Darwis menolak APBD-P Pemkot Palopo karena Pemkot Palopo dinilai menghapus program pembayaran utang Rp 30 M secara sepihak.
DPRD Jabar dukung kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi untuk majukan jam masuk sekolah ke 06.30 WIB. Kebijakan ini dinilai meningkatkan disiplin dan waktu belajar.