Usulan tambahan anggaran Rp 14,92 triliun untuk IKN ditolak Banggar, berpotensi molornya pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif hingga 2028.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera merevisi UUPA sesuai perjanjian damai MoU Helsinki demi perdamaian Aceh.
Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak permintaan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mitra Komisi II.
Dua proyek investasi KPBU di IKN siap direalisasikan. Total investasi Rp 19,8 triliun, menunggu persetujuan RPDP untuk tender. Fokus pada prasarana publik.