Pemerintah memperketat tata kelola belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memastikan anggaran digital benar-benar berdampak pada layanan publik.
"Rezim yang berkuasa selanjutnya selalu membayar utang rezim sebelumnya. Presiden akan selalu menghormati utang-utang dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.