"Kalau menurut saya beda 300 ini unsur kesengajaan. Nah terkait dengan unsur kesengajaan ini apakah ini melebihi kekuatan kapal atau jumlah penumpang?" katanya.
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PKP Rp 48,02 triliun untuk 2026 yang fokus pada BSPS dan rumah subsidi untuk atasi backlog perumahan.
"Jadi itu data yang ada pada kami dan pada saat berlayar sebagaimana surat pernyataan dari nahkoda kapal bahwa kapal tersebut laik untuk berlayar," kata Dudy.
Komisi V DPR RI mendukung Mendes PDT Yandri Susanto ingin mengevaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) karena maju menjadi caleg di Pemilu 2024.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menerima laporan dari Basarnas bahwa 9 orang meninggal, sementara 27 orang masih hilang soal tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.