Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.
Bamsoet menilai keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan.