detikFinance
Bos KAI Dicecar DPR soal Rugi Kereta Cepat
Komisi VI DPR RI menyoroti kerugian PT KAI dari proyek KCIC, mencapai Rp 1,6 triliun di 2025.
Rabu, 20 Agu 2025 15:25 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Pemerintah Sepakat Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, PBNU Dukung Penuh
Pemerintah sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan pengelolaan ibadah. PBNU mendukung penuh langkah ini.
21 jam yang lalu
detikFinance
Bos KAI Angkat Bicara soal Utang Kereta Cepat
PT KAI mengungkap beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Rabu, 20 Agu 2025 17:31 WIB
detikFinance
Bos Danantara Pastikan Aturan Tantiem BUMN Sudah Berjalan
Bos Danantara Rosan Roeslani memastikan aturan tantiem untuk direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dijalankan.
Selasa, 19 Agu 2025 23:18 WIB
detikFinance
Prabowo Colek BUMN Sumbang Rp 812 T ke Negara, Bos Danantara Buka Suara
Presiden Prabowo menargetkan BUMN menyumbang minimal US$ 50 miliar ke negara untuk menghindari defisit APBN.
Selasa, 19 Agu 2025 20:30 WIB
detikFinance
Bos Danantara Pastikan Komisaris BUMN Nggak Dapat Tantiem!
Presiden Prabowo Subianto menghapus kebijakan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN.
Selasa, 19 Agu 2025 19:11 WIB
detikFinance
Prabowo Klaim Pengangguran Turun ke Level Terendah, Bos BPS Buka Suara
Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat pengangguran nasional turun ke level terendah sejak 1998.
Selasa, 19 Agu 2025 17:39 WIB
detikHikmah
Sekjen MUI: BPKH Harus Terpisah dari BPH agar Tidak Terjadi Conflict of Interest
Sekjen Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa BPKH harus menjadi lembaga yang terpisah dari BPH agar tidak terjadi conflict of interest.
Minggu, 10 Agu 2025 10:00 WIB
detikHikmah
Sekjen MUI Tekankan Penyelenggara Haji Juga Harus Istitha'ah
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam diskusi dengan PP Muhammadiyah, Sabtu (9/8) tekankan pihak penyelenggara haji yaitu BPKH dan BPH juga harus istitha'ah.
Minggu, 10 Agu 2025 11:00 WIB
detikNews
KPK Dalami Pengelolaan Uang Saat Periksa Kepala BPKH di Kasus Kuota Haji
KPK mendalami pengelolaan uang saat memeriksa Kepala BPKH terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Dugaan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun.
Senin, 11 Agu 2025 21:21 WIB