KPK mengungkapkan tak punya kuasa menindak pejabat negara yang tidak patuh terhadap tenggat waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Mantan Kajari HSU, Albertinus P Napitupulu, ajukan praperadilan terkait penyitaan dalam kasus pemerasan. Dia minta dibebaskan dan ganti rugi Rp 100 M dari KPK.