Ekonom Nailul Huda mengkritik rencana kenaikan PPN 12% pemerintah, menyoroti perlambatan konsumsi dan beban masyarakat kelas menengah yang semakin berat.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha menyederhanakan sistem administrasi yakni memadankan NIK dengan NPWP, batas akhirnya 31 Desember.