Mendagri Tito mewakili pemerintah telah menyerahkan DIM RUU DKJ saat rapat bersama Baleg DPR. Baleg DPR dan Tito menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum 5 April.
Organisasi kewartawanan di Indonesia menyuarakan penolakan revisi RUU Penyiaran. Mereka menilai Revisi UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 mengancam kebebasan pers.
Anggota Baleg DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo mendorong pemilihan DPRD hingga walikota di Jakarta dipilih secara langsung oleh rakyat jika nanti resmi DKJ.