DPR dan pemerintah bahas revisi UU Ibadah Haji dan Umrah. Kuota haji tetap 92% reguler dan 8% khusus, tanpa batas minimal. Pembagian kuota diatur kementerian.
Tim perumus dan tim sinkronisasi revisi UU Haji dan Umrah telah rampung. Rapat kerja dengan pemerintah akan dilaksanakan untuk mendengarkan pandangan mereka.