Revisi UU TNI disahkan DPR menjadi UU TNI. Ada tugas tambahan TNI, memperluas jabatan publik yang bisa diisi TNI, dan mengubah batas usia pensiun prajurit.
Puan menegaskan, di UU TNI baru, prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Puan menekankan 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi TNI aktif.
Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin meminta Panglima TNI mengeluarkan surat perintah bagi prajurit di luar 14 institusi segera pensiun atau mengundurkan diri.