detikNews
Abdul Chair Ramadhan Terpilih Jadi Ketua KY Periode 2025-2028
Abdul Chair Ramadhan terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2028.
Selasa, 23 Des 2025 13:35 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Video: Komisi III DPR Bentuk Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan-Pengadilan
Komisi III DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Selasa, 18 Nov 2025 20:07 WIB
detikNews
Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan-Pengadilan
Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Selasa, 18 Nov 2025 18:39 WIB
detikNews
Taliban Eksekusi Mati Pelaku Pembunuhan di Depan Ribuan Orang
Otoritas Taliban yang berkuasa di Afghanistan mengeksekusi mati seorang pria yang dihukum atas dua pembunuhan di depan umum.
Kamis, 16 Okt 2025 17:14 WIB
detikNews
Komisi III DPR Tindak Lanjuti soal Tunjangan Hakim Ad Hoc, Minta Tak Mogok
Komisi III DPR meminta pemerintah dan MA melakukan evaluasi terkait tunjangan hakim ad hoc. Komisi III juga meminta hakim ad hoc tidak mogok sidang.
Rabu, 14 Jan 2026 16:30 WIB
detikFinance
Buruh Demo Lagi di Jakarta, Kali Ini Usung 3 Tuntutan
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim demo lagi.
Rabu, 28 Jan 2026 14:23 WIB
detikNews
KY Umumkan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya
KY mengumumkan 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM lolos seleksi.
Senin, 08 Sep 2025 10:41 WIB
detikJateng
Fakta-fakta Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK
Bupati Pati Sudewo terkena OTT KPK. Berikut fakta-faktanya.
Selasa, 20 Jan 2026 07:01 WIB
detikNews
Korlantas Polri Tampilkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum 2026
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri turut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum pada rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Selasa, 10 Feb 2026 18:31 WIB
detikNews
Pemerintah Tegaskan Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Dibatasi
Pemerintah menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru yang berlaku 2026. Pasal ini membatasi lembaga yang dilindungi dan bersifat delik aduan.
Senin, 05 Jan 2026 10:44 WIB