DPR mengesahkan Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kementerian BUMN pun berubah.
Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP belum maksimal menjamin HAM, jauh berbeda dengan pengaturan Belanda yang menjadi kiblat dalam pengaturan Saksi Mahkota.
Menteri Keuangan merevisi aturan pengurusan piutang negara untuk optimalkan penyelesaian utang. PMK baru memudahkan penguasaan aset sitaan tanpa persetujuan.