CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, mengumumkan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara untuk perbaikan sistem perpajakan dan pendapatan negara.
Koalisi masyarakat sipil masih menggelar demo di depan gedung DPR. Massa aksi membawa spanduk penolakan terhadap Undang-Undang TNI dan revisi UU Polri.
Sejumlah massa mulai berdatangan ke depan gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi penolakan pengesahan RUU TNI. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan.
Pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 Kg usai adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto. Begini penjelasan Menko Perekonimian Airlangga Hartarto.
Pemuda dan NGO di Kalteng menggelar aksi protes di depan DPRD menolak RUU TNI yang dianggap mengembalikan militerisme. Tuntutan utama adalah mencabut UU TNI.