Sarmuji menambahkan bahwa fungsi pengawasan terhadap rantai pasok harus diperketat, termasuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Anggota DPR Rajiv minta evaluasi total perizinan di Bandung Raya. Ia soroti dampak alih fungsi lahan terhadap lingkungan dan pentingnya AMDAL yang kuat.
Komisi III DPR RI apresiasi Polda Metro Jaya atas penanganan unjuk rasa 25 Agustus. Penanganan dinilai tepat dan terukur serta menjaga kebebasan berpendapat.
Revisi KUHAP resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan. KUHAP baru diharapkan menjadi fondasi hukum yang berkeadilan dan partisipatif.