Biaya Masyair Haji 2027 Naik, DPR Desak Menhaj Berani Nego Fasilitas ke Saudi

Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka atau down payment (DP) untuk biaya tenda dan paket layanan dasar haji 1448 H/2027 M. Nominal yang diajukan mencapai SAR 858,74 juta atau setara Rp 4 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Rapat tersebut membahas kebutuhan transfer biaya tenda dan paket layanan dasar haji 1448 H/2027 M serta sejumlah isu aktual.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan estimasi dana yang dibutuhkan untuk pembayaran awal kepada pihak Arab Saudi.

"Estimasi kebutuhan dana untuk pembayaran tanda jadi atau DP (down payment) sebesar 858.743.189 riyal Saudi dan 64 halalah, yang ekuivalen dengan Rp 4.007.471.080.797 dan 299 sen dengan asumsi kurs 1 Saudi Riyal sama dengan Rp4.666,67," kata Gus Irfan.

Kenaikan biaya terjadi seiring dengan penghapusan Paket D layanan Masyair dan perubahan menjadi Paket C. Pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan penyedia layanan atau syarikah kemudian menaikkan biaya pelayanan Masyair yang sebelumnya berada di angka SAR 2.100.

Namun, hingga rapat berlangsung, harga resmi layanan tersebut belum dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah menyebut terdapat sejumlah fasilitas wajib yang berpotensi meningkatkan biaya secara signifikan. Fasilitas tersebut meliputi:

• Sekat tenda dari panel semen dan gipsum yang tahan terhadap kelembapan dan kebakaran.
• Pintu dan kusen untuk akomodasi serta tenda di Arafah dan Mina.
• Bantal berukuran 50 x 40 sentimeter, seprai, dan selimut tipis.
• Sofa bed berukuran minimal 50 x 175 sentimeter dengan ketebalan minimal 20 sentimeter.
• Karpet yang menutupi seluruh bagian tenda.
• Stopkontak dengan jumlah minimal 70 persen dari jumlah jemaah.
• Satu unit AC split untuk setiap area seluas 32 meter persegi.

Komisi VIII Minta Kejelasan Fasilitas

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah berani mempertanyakan fasilitas yang akan diterima jemaah setelah pembayaran DP dilakukan, terlebih terdapat kenaikan harga.

"Sebagaimana beberapa usulan dari para anggota, kita menuntut keadilan dari pihak Saudi. Kalau kita bayar paket di Armuzna, fasilitasnya harus sama," ujar Marwan.

Marwan mengatakan Indonesia membayar layanan berdasarkan kuota 203.000 jemaah. Karena itu, jumlah tempat tidur dan fasilitas yang disediakan di Arafah dan Mina seharusnya sesuai dengan jumlah tersebut.

"Kalau disebutkan kita membayar 203.000 jemaah, maka kasurnya di Arafah dan Mina harus ada. Kalau tidak, kita tanya dulu berapa sesungguhnya tempat di Mina yang kita dapatkan," katanya.

"Jangan enak saja, Saudi kita bayar, tetapi sebetulnya tidak ada yang kita bayar. Inilah gunanya ada Menteri Haji," sambung Marwan.

Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus dapat memperkuat posisi Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kalau dulu kan Menteri Agama, sekarang sudah Menteri Haji. Termasuk ini yang harus dilakukan, lobi-lobi ke pihak Saudi," jelasnya.

Marwan menyoroti kemungkinan tidak tersedianya tempat bagi seluruh jemaah Indonesia di Mina meskipun biaya yang dibayarkan dihitung berdasarkan kuota penuh.

"Jangan terus-menerus kita membayar 203.000, tetapi di Mina ternyata hanya 120.000 yang ada. Selainnya, andaikan dimasukkan pun bagaimana dimasukkan, orang tidak ada tempatnya. Duduk saja sudah susah," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina juga meminta kenaikan biaya tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas fasilitas dan lokasi yang diterima jemaah Indonesia.

"Jangan sampai fasilitasnya sama saja. Kita nanti dapatnya di Mina Jadid yang jauh. Tentu ini menjadi catatan kita bahwa DP ini untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, supaya jemaah mendapatkan fasilitas terbaik dari pemerintah Indonesia," kata Selly.

Menanggapi hal tersebut, Gus Irfan menyebut terdapat informasi awal mengenai perbaikan sejumlah fasilitas, termasuk penyediaan bantal dan sofa bed. Namun, informasi itu belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi.

"Ada perbaikan, termasuk bantal, kemudian sofa bed, dan lain sebagainya. Itu masih hasil mengintip dari teman-teman syarikah. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Saudi tentang apa yang akan kita dapatkan," jawab Gus Irfan.

Video Timwas Haji DPR Bahas Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026

Video Timwas Haji DPR Bahas Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026