detikFinance 2 Alasan Utama ASDP dan Pelni Mau Digabung ke Pelindo Pemerintah buka suara soal rencana penggabungan Pelni dan ASDP Indonesia Ferry ke Pelindo. Sabtu, 28 Des 2024 15:00 WIB
detikFinance ASDP & Pelni Mau Digabung ke Pelindo, Wamen BUMN: Transportasi Laut Semakin Murah Wakil Menteri BUMN Tiko mengungkapkan rencana penggabungan Pelni, ASDP, dan Pelindo untuk menurunkan biaya logistik dan integrasi transportasi laut. Jumat, 27 Des 2024 16:22 WIB
detikEdu Putusan MK Larang Wamen Jadi Komisaris BUMN, Pakar: Harusnya Langsung Mundur MK resmi larang wamen rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Apa yang kini harus mereka lakukan? Begini pendapat pakar tata negara UGM. Rabu, 10 Sep 2025 16:30 WIB
detikSumut Korupsi Pelabuhan di Meranti, Giliran Pengawas Lapangan Jadi Tersangka Pengawas lapangan PT Gumilang Sajati, inisial IR jadi tersangka kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit Tahap V di Kepulauan Meranti. Senin, 01 Sep 2025 21:44 WIB
detikFinance MK Resmi Larang Wamen Rangkap Jabatan, Erick Thohir Buka Suara Menteri BUMN Erick Thohir menghormati putusan MK yang melarang wamen rangkap jabatan. Kamis, 04 Sep 2025 16:57 WIB
detikFinance Laba Terjun Bebas Imbas Harga Nikel, Begini Prospek Vale Indonesia Kinerja keuangan PT Vale Indonesia merosot 32,4% di semester I 2025, dengan laba hanya US$ 25,2 juta. Kamis, 11 Sep 2025 13:54 WIB
detikNews Kapan Aktivitas Bongkar Muat di Priok Normal Lagi? Ini Kata Pelindo Pihak Pelindo menargetkan aktivitas bongkar muat akan kembali normal pada hari Minggu (20/4) mendatang. Jumat, 18 Apr 2025 17:09 WIB
detikNews Sumpah Advokat Dibekukan, Firdaus Oiwobo Gugat UU ke MK Pengacara, Firdaus Oiwobo, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rabu, 12 Nov 2025 17:04 WIB
detikNews 1.510 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Haul Mbah Priok di Jakut Sebanyak 1.510 personel TNI, Polri, dan Dishub disiagakan untuk mengamankan Haul Mbah Priok di Tanjung Priok, Jaktut. Minggu, 24 Agu 2025 13:15 WIB
detikSumbagsel Wamen Rangkap Jabatan yang Kini Dilarang MK, Ini Daftarnya Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan untuk fokus pada tugas kementerian. Ada 30 wamen di Kabinet Merah Putih yang terpengaruh. Jumat, 29 Agu 2025 09:00 WIB