detikFinance Daftar Penerima THR & Gaji ke-13 Tahun Ini Siapa saja penerima THR dan Gaji ke-13? Langsung cek di sini. Sabtu, 16 Mar 2024 19:13 WIB
detikNews MenPAN-RB Dorong KJRI Genjot Kualitas Pelayanan bagi WNI di San Francisco Anas menegaskan KJRI San Francisco memiliki peran strategis untuk mempromosikan investasi, perdagangan, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat. Kamis, 30 Mei 2024 13:02 WIB
detikEdu Apakah Pelamar CPNS 2024 Bisa Daftar di 2 Instansi Sekaligus? Begini Ketentuannya Pelamar CPNS 2024 wajib mengetahui ketentuan pendaftaran. Salah satunya terkait dengan banyaknya instansi yang bisa didaftar. Rabu, 28 Agu 2024 10:00 WIB
detikNews Respons Charles Honoris PDIP Usai Namanya Muncul di Bursa Cawagub Jakarta Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, buka suara usai namanya muncul di bursa cawagub Jakarta. Charles merasa belum layak memimpin Jakarta. Selasa, 25 Jun 2024 10:29 WIB
detikSumbagsel 3 Cara Cek Sertifikat Akreditasi Kampus dan Prodi, Ikuti Langkah Ini! Berkas akreditasi berguna bagi pelamar pekerjaan hingga pendaftaran CPNS 2024. Berikut cara cek sertifikat akreditasi kampus dan prodi secara online. Rabu, 28 Agu 2024 07:00 WIB
detikEdu DPR Beberkan Alasan Guru Honorer Sulit Jadi ASN DPR beberkan alasan guru honorer tak kunjung diangkat jadi ASN. Salah satunya banyak pihak terkait. Selasa, 02 Apr 2024 20:00 WIB
detikNews Eks Penyidik KPK: Perjalanan Dinas Fiktif PNS Harus Dipidana Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta para pihak yang memanipulasi perjalanan dinas PNS itu harus dipidanakan. Selasa, 11 Jun 2024 07:46 WIB
detikFinance Soal Subsidi BBM Tepat Sasaran, Komisi VII DPR: Harus Berkeadilan Pemerintah berencana memulai kebijakan subsidi tepat sasaran mulai 1 September 2024 mendatang. Kamis, 18 Jul 2024 17:39 WIB
detikBali Profil hingga Harta Kekayaan Cagub NTB Nomor Urut 3 Iqbal-Dinda Pasangan calon gubernur NTB, Iqbal dan Dinda, mendapat nomor urut 3 untuk Pilkada 2024. Mereka diusung 10 partai politik dengan latar belakang kuat. Selasa, 24 Sep 2024 11:14 WIB
detikNews Pimpinan Komisi II DPR Desak Usut Penyimpangan Perjalanan Dinas PNS Rp 39 M BPK mengungkap penyimpangan perjalan dinas PNS sebesar Rp 39,26 miliar. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart meminta aparat penegak hukum mengusut temuan ini. Senin, 10 Jun 2024 18:13 WIB