Anggota Komisi V DPR RI mengungkap keluhan masyarakat tentang pelayanan buruk BUJT, tarif tol tinggi, jalan berlubang, dan kemacetan. Perbaikan diperlukan.
Gabungan ojol se-Indonesia ancam demo lebih besar jika pemerintah tidak menurunkan potongan aplikasi dari 20% menjadi 10%. Tuntutan mendesak untuk keadilan!
Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanagara apresiasi dukungan Komisi V DPR RI, yang sejak awal turut mengawal dan memperjuangkan anggaran kementerian baru ini.
Diungkap oleh Ketua DPD PDIP Kalbar, Lasarus bahwa pembahasan di komisi politik terkait sikap partai sebagai penyeimbang pemerintahan sempat berjalan alot.
Wacana pemerintah menyediakan rumah subsidi dengan luas 18 meter, akhirnya dibatalkan karena menuai respons negatif. Menteri PKP pun mendengar dan meminta maaf.