Gubernur Jatim Khofifah menghapus tunggakan pajak kendaraan sebelum 2024. Kebijakan ini berlaku untuk 3 kriteria masyarakat, termasuk ojol dan warga miskin.
Kemenhub klarifikasi kabar kenaikan tarif ojol hingga 15%. Dirjen Perhubungan Darat menyatakan keputusan masih dalam kajian dan melibatkan semua pihak.
Anggota Komisi V Reni Astuti menuntut transparansi, bahkan audit pemotongan biaya jasa aplikator terhadap pengemudi ojek online (ojol) ataupun taksi online.
Adian Napitupulu, anggota DPR, usul penghapusan biaya layanan dan jasa aplikasi ojol. Ia menilai biaya ini memberatkan konsumen dan tidak memiliki dasar hukum.