Warga Palembang menilai pengadaan rumah dinas DPRD Sumsel senilai Rp 10 miliar tidak tepat. Mereka meminta anggaran lebih difokuskan pada kesejahteraan warga.
LBH Makassar menilai penangkapan warga AS oleh Polres Enrekang usai protes tambang emas berpotensi kriminalisasi dan melanggar hak partisipasi masyarakat.