detikJogja Duduk Perkara Polda DIY Digugat Praperadilan soal Tambang Ilegal Kali Progo Polda DIY digugat praperadilan terkait kasus tambang ilegal di Kali Progo. Sabtu, 05 Jul 2025 07:00 WIB
detikPop NJZ Serius Mau Lawan ADOR di Pengadilan NJZ, mantan NewJeans, melawan ADOR di pengadilan setelah dilarang beraktivitas independen. Mereka mengajukan banding dan umumkan hiatus. Selasa, 25 Mar 2025 04:30 WIB
detikNews MK Bakal Bacakan Putusan 4 Gugatan Ambang Batas Calon Presiden Hari Ini Total ada 18 perkara yang akan diputus MK hari ini, empat di antaranya merupakan permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden. Kamis, 02 Jan 2025 11:22 WIB
detikNews MK Gelar 1.051 Sidang Sengketa Pemilu Selama 2024, Total Ada 308 Perkara DAri 1.051 persidangan selama 2024. Total terdapat 308 perkara PHPU yang ditangani MK. Kamis, 02 Jan 2025 10:43 WIB
detikNews Eks Kader PDIP Tak Terima Kubu Hasto Sebut Dirinya Tukang Catut Nama Mantan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri mengaku tidak terima disebut sering mencatut nama oleh pihak Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kamis, 22 Mei 2025 21:38 WIB
detikHot Alasan Kuat Paula Verhoeven Lapor ke Kommas Perempuan soal Diskriminasi Paula Verhoeven melaporkan dugaan diskriminasi yang dialami dalam proses cerai dengan Baim Wong ke Komnas Perempuan. Inilah alasan Paula melapor. Kamis, 01 Mei 2025 05:10 WIB
detikBali Tercatat Jadi Pengurus Partai, Anggota KPU Lombok Timur Dipecat! Zainul Muttaqin dipecat sebagai anggota KPU Lombok Timur lantaran terbukti menjadi pengurus partai politik. Selasa, 04 Mar 2025 18:05 WIB
detikPop Cut Intan Nabila Lega Sudah Cerai dari Armor Toreador Cut Intan Nabila lega sudah cerai dari Armor Toreador. Seperti apa? Selasa, 25 Mar 2025 22:00 WIB
detikJabar Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail Ditetapkan Jadi Bupati-Wabup KBB Terpilih KPU Bandung Barat menetapkan Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah MK menolak sengketa Pilkada.d Kamis, 06 Feb 2025 18:12 WIB
detikNews Hukum, Politik, dan Akal Sehat Digital Masa depan hukum dan politik Indonesia ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita menggulirkan layar gawai, melainkan seberapa dalam kita memahami makna. Jumat, 31 Okt 2025 13:15 WIB