Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan DPD RI untuk membahas RUU Haji. DPD mendukung perubahan undang-undang demi perbaikan pengelolaan haji dan umroh.
Dirjen PHU soroti penggunaan sisa kuota haji yang tidak terpakai. Menurutnya, kuota tersebut sebaiknya tidak digunakan untuk mencegah lompatan antrean haji.
Bertambah panjangnya antrean keberangkatan haji di berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran. BPKN beri masukan agar sistem antrean haji bisa dievaluasi.
Acara pemberangkatan haji akan berjalan lancar dengan adanya teks MC. Berikut contoh teks MC pemberangkatan haji untuk dijadikan sebagai referensi bagi panitia.
BPKH menghadirkan bumbu pasta Nusantara untuk jamaah haji Indonesia, menjaga cita rasa masakan khas dan meningkatkan efisiensi operasional dapur di Tanah Suci.