Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait ijazah Wapres Gibran. Beragam komentar muncul, termasuk dari PDIP dan Jokowi, mengenai keabsahan pendidikan Gibran.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. UU ini memperkuat hak pekerja dan jaminan sosial, menciptakan kepastian hukum.
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Komisi II periode 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendalami munculnya Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengusulkan penambahan 11 kursi dalam RUU Pemilu untuk meningkatkan representasi daerah. Diskusi masih berlangsung.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun minta Wapres Gibran mundur setelah putusan MK. PSI Jatim menilai Gibran tidak perlu mundur karena memenuhi syarat pendidikan.
Eka Widodo dari PKB usulkan pembentukan Pansus menindaklanjuti putusan MK soal ijazah Wapres Gibran. Impeachment bisa dilakukan jika terbukti tidak ada ijazah.