Menteri ATR/BPN Nusron Wahid imbau pemilik sertifikat tanah lama untuk melakukan pemutakhiran data. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan tanah.
Menteri ATR/BPN Agus Yudhoyono siap berantas oknum/mafia yang masih nakal memainkan sertifikat tanah, sama seperti di kasus sengketa tanah Nirina Zubir.
Anggota Komisi II DPR RI F PKB Muhammad Khozin menyebut ada 14 perusahaan di Jambi yang memiliki IUP tetapi tak punya HGU. Menurutnya itu melanggar ketentuan.
Permohonan itu disampaikan karena ada penurunan anggaran 2025 dari tahun 2024. ATR/BPN hanya mendapat Rp 6,5 triliun, yang jumlahnya lebih kecil Rp 800 miliar.