detikJabar Tanah 100 Ribu Ha Telantar Akan Diambil Alih Negara Pemerintah akan menyisir 100 ribu hektare tanah telantar. Jika terbukti telantar, akan diambil alih negara. Kamis, 07 Agu 2025 12:00 WIB
detikSulsel Pemkab Enrekang Pastikan Tak Ada Kenaikan PBB karena Khawatir Bebani Warga Pemkab Enrekang memastikan tidak ada kenaikan PBB untuk meringankan beban warga. Fokus pada optimalisasi data dan penyesuaian pajak bangunan. Kamis, 21 Agu 2025 17:00 WIB
detikFinance Jangan Kaget! 1 Tanah di Jakarta Bisa Punya 7 Girik Jakarta masih dihadapkan pada persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah. Kamis, 07 Agu 2025 08:00 WIB
detikFinance Lahan 100 Ribu Ha Dibidik Pemerintah, Kalau Terlantar Langsung Diambil Ada beberapa tahapan sebelum sebuah tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kamis, 07 Agu 2025 06:00 WIB
detikSumbagsel Detik-detik 5 Petani di Bengkulu Selatan Ditembak Sekuriti PT ABS Lima petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan, ditembak oknum sekuriti PT Agro Bengkulu Selatan. Insiden ini terkait konflik agraria yang berkepanjangan. Selasa, 25 Nov 2025 16:00 WIB
detikNews Nusron Ungkap Ada 1,1 Juta Ha Tanah di Sulteng yang Bisa Dimanfaatkan usron menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Sabtu, 12 Apr 2025 10:01 WIB
detikFinance Pemerintah Awasi Lahan 100 Ribu Ha, Kalau Terlantar Diambil Negara Nusron menjelaskan bahwa proses penetapan tanah terlantar memerlukan waktu yang panjang. Rabu, 06 Agu 2025 16:02 WIB
detikProperti BWI Sebut Tanah Wakaf Boleh Dikomersialkan, Asal Hasilnya untuk Umat Pemerintah sedang menyiapkan peraturan agar tanah wakaf dapat dikomersialkan. Memangnya tanah wakaf bisa dikomersialkan? Ini jawabannya. Selasa, 11 Nov 2025 15:01 WIB
detikProperti 4 Alasan Kenapa Harus Perbarui Sertifikat Tanah Jadi Elektronik Ada masyarakat yang belum perbarui sertifikat tanah analog jadi sertifikat elektronik. Ini alasan kenapa harus perbarui sertifikat tanah jadi elektronik. Jumat, 23 Mei 2025 14:02 WIB
detikNews Komisi II DPR Batalkan Kunjungan ke LN, Dana Dikembalikan ke Kas Negara Kunjungan kerja ke luar negeri Komisi II DPR dibatalkan. Dana dikembalikan ke kas negara untuk kepentingan masyarakat. Rabu, 03 Sep 2025 15:43 WIB