Presiden Jokowi menyebut saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian hingga pemda yang tak saling terintegrasi. Akibatnya, birokrasi terhambat.
Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan juga menyebut pihaknya menganggap penggugat tidak memiliki otoritas hukum untuk meminta atau memerintahkan penunjukan ijazah.