Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan revisi UU Polri melibatkan aspirasi masyarakat melalui sejumlah rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menanggapi gugatan di MK terkait anggaran pendidikan untuk MBG. Yahya menilai program MBG sebaiknya dilindungi UU.
Cak Imin mengusulkan revisi 108 undang-undang untuk kedaulatan ekonomi. Ia menekankan pentingnya perubahan regulasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia.