Keduanya dicegah berkaitan dengan kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dinas Sosial Lombok Timur memverifikasi penerima bansos di DTKS untuk memastikan data akurat. Proses ini mendukung penerapan DTSEN sebagai pedoman baru.