Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat berbagi beban untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo, dengan pembelian SBN mencapai Rp 200 triliun.
BPS mengelompokkan masyarakat Indonesia dalam lima kelas berdasarkan pengeluaran. Kelas atas ditentukan dengan pengeluaran di atas Rp 9,9 juta per bulan.
BRI dipercaya sebagai penyalur Bantuan Subsidi Upah 2025 untuk 17,3 juta pekerja. Program ini bertujuan menjaga daya beli dan mendukung stabilitas ekonomi.